Kendari, Janganlah Ikut-ikut Rusuh

DI SEANTERO Pulau Sulawesi yang kini terdiri dari enam provinsi, Kendari boleh dibilang merupakan kota paling aman selama ini. Peristiwa politik lokal seperti pemilihan wali kota dan terakhir pemilihan gubernur, sama sekali tidak membuat Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara itu latah dengan perkelahian massal.

Bahkan ketika dibanjiri pengungsi kerusuhan sosial dari Maluku dan Timor Timur di awal reformasi, Kota Kendari juga tidak tercemar oleh kemungkinan adanya virus konflik yang dibawa para pengungsi. Kendari tetap nyaman bagi siapa saja yang ingin berkunjung, mau berbisnis, dan berdomisili.

Karena itu, banyak pihak terkejut ketika melihat dan mendengar Kendari dilanda kerusuhan, kendati tidak terlampau brutal hingga menelan korban jiwa seperti yang terjadi di kota lain yang biasa muncul di media massa. Kerusuhan di Kendari yang terjadi pada hari Kamis dan Jumat lalu tidak lebih dari sebuah unjuk rasa yang berakhir dengan bentrok dalam bentuk saling melempar, diwarnai pemukulan, dan pembakaran satu dua mobil dan sepeda motor.

Unjuk rasa di kantor Wali Kota itu sendiri telah dimulai sejak Sabtu pekan lalu, dipicu penertiban sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan Pemkot Kendari. PKL ini berjualan di atas bahu jalan di depan Pasar Baru Wua-Wua. Tempat berjualan itu berhimpitan dengan parit atau got berisi sampah dan limbah yang  sudah sangat mengganggu pemandangan dan beraroma tak sedap. Lingkungan buruk dan kumuh itulah yang hendak diperbaiki dengan terlebih dahulu memindahkan PKL ke tempat yang tidak kumuh alias lokasi berjualan yang lebih manusiawi.

Akan tetapi, sebagian PKL yang memiliki akses dengan aktivis lembaga swadaya masyarakat kemudian melakukan perlawanan. Mereka berunjuk rasa ke kantor wali kota. Pers lokal juga mem-blow-up dengan meminjam mulut anggota-anggota DPRD Kota Kendari untuk membela PKL yang dianggap “teraniaya”.

Sebuah harian di kota itu pernah didatangi pengunjuk rasa yang pro kebijakan wali kota. Tindakan tersebut makin memperuncing suasana pro-kontra penertiban PKL.

Bagi Asrun (46), ahli konstruksi jembatan yang baru sekitar empat bulan menjabat Wali Kota Kendari hasil pilihan rakyat secara langsung, eskalasi masalah penertiban PKL terlalu berlebihan. “Reaksi sampai menimbulkan anarkis(me) yang melukai mahasiswa dan polisi terkesan hanya sebuah proses pengalihan perhatian oleh para pemain di belakang layar”, katanya.

Ia pun mengimbau warga kota agar tak mudah terprovakasi. Janganlah ikut-ikut membuat kerusuhan. Terkait dengan keberadaan PKL, Asrun menyatakan bahwa ia mempunyai konsep untuk memanusiakan warga kota yang mandiri secara ekonomi. “Saya akan membangun sebuah kompleks PKL yang permanen dan aksesabel,” katanya. (YAMIN INDAS)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: